trustnews.id

Pakar Intelijen Desak Para Paslon Jangan Langgar Larangan Kampanye Terbuka
Pakar Intelijen, Ngasiman Djoyonegoro
Pilkada Serentak 2020

Pakar Intelijen Desak Para Paslon Jangan Langgar Larangan Kampanye Terbuka

POLITIK Jumat, 25 September 2020 - 18:45 WIB Buchory

Jakarta - Pakar Intelijen yang juga Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS), Ngasiman Djoyonegoro mendesak pasangan calon (paslon) yang akan bertarung dalam Pilkada 2020 mematuhi larangan kampanye dengan rapat umum.

Ngasiman menegaskan kampanye metode tersebut dan jenis pengerahan massa lainnya berpotensi menciptakan klaster Covid-19 yang membahayakan publik. 

“Pilkada harus menjadi pesta politik dan demokrasi yang aman dari bahaya apapun, termasuk Covid-19. Jangan sampai mengorbankan rakyat,” kata pria yang karib disapa Simon ini. 

Terlebih, sampai saat ini kasus Covid-19 nasional belum menunjukkan tren melandai. Maka, perlu kerja sama semua pihak untuk memutus persebarannya, termasuk para paslon yanh berkontestasi di Pilkada 2020. 

“Pemilu hakikatnya untuk rakyat. Jadi harus dilaksanakan dengan sangat mempertimbangkan kemaslahatan rakyat,” tegasnya. 

Larangan kampanye dengan menggelar rapat umum termaktub dalam Pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Peraturan ini pun telah menjadi kesepakatan seluruh stakeholder penyelenggara Pilkada 2020, yakni DPR, KPU, Bawaslu, dan Pemerintah atau dalam hal ini Kemendagri. Sehingga, kata Simon, pelanggaran peraturan ini berarti berlawanan dengan hukum dan keputusan negara. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun telah memetakan kerawanan corona di seluruh daerah penyelenggara Pilkada 2020. Hasilnya,  50 daerah rawan corona tinggi atau sangat mungkin menciptakan klaster Covid-19. 

Melihat banyaknya daerah tersebut, terlihat potensi instabilitas keamanan nasional bila klaster Covid-19 terjadi di Pilkada 2020. 

“Dalam kondisi pandemi, sekecil apapun potensi yang bisa mengarah kepada instabilitas keamanan harus dihindari. Karena bisa menambah krisis dan semakin menyengsarakan masyarakat. Cost yang harus dibayar besar,” kata Simon.

Belum lagi, menurut Simon, masa transisi politik selalu menjadi momen paling rawan di negeri ini. Khususnya terkait keutuhan dan kesatuan bangsa. 

“Kalau paslon taat aturan, berarti mereka telah turut menjaga keberlangsungan persatuan nasional. Jangan biarkan pandemi ini menciptakan gejolak politik seperti di Haiti dan Prancis saat wabah HIV dan black death di masa lalu. Kita harus belajar dari sejarah,” kata Simon.



Aliansi  Korban KSPSB Akan Gelar Aksi Demo di Kemenkop
Diduga Ditipu Investasi Bodong

Aliansi Korban KSPSB Akan Gelar Aksi Demo di Kemenkop

BISNIS Senin, 26 Oktober 2020 - 00:19 WIB

Kemenag-LPDP buka Pendaftaran Beasiswa Dosen Tahun 2020
Pendidikan Tinggi

Kemenag-LPDP buka Pendaftaran Beasiswa Dosen Tahun 2020

NASIONAL Kamis, 22 Oktober 2020 - 20:23 WIB

Syngenta Indonesia dan Petani Melek Teknologi

Syngenta Indonesia dan Petani Melek Teknologi

NASIONAL Selasa, 27 Oktober 2020 - 13:21 WIB

Tanaman Padi Palawija di Gunungkidul Mulai Menghijau
Pertanian

Tanaman Padi Palawija di Gunungkidul Mulai Menghijau

NASIONAL Jumat, 23 Oktober 2020 - 14:52 WIB

Program Strategis Kanwil Kemenag Jateng

Program Strategis Kanwil Kemenag Jateng

DAERAH Selasa, 27 Oktober 2020 - 14:01 WIB

PT Timah Genjot Ekspor

PT Timah Genjot Ekspor

BISNIS Selasa, 27 Oktober 2020 - 13:49 WIB

Pupuk Indonesia Digitalisasi Dorong Kinerja Positif

Pupuk Indonesia Digitalisasi Dorong Kinerja Positif

BISNIS Selasa, 27 Oktober 2020 - 13:35 WIB

Syngenta Indonesia dan Petani Melek Teknologi

Syngenta Indonesia dan Petani Melek Teknologi

NASIONAL Selasa, 27 Oktober 2020 - 13:21 WIB