Capaian Satu Tahun Kementerian PU: Perkuat Ketahanan Air, Pangan, dan Infrastruktur Sosial Masyarakat

TRUSTNEWS.ID - Sepanjang tahun 2025, berbagai program strategis berhasil dijalankan untuk memperkuat visi Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo melalui penyelenggaraan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, capaian tersebut menjadi bukti kesungguhan Kementerian PU dalam melaksanakan amanat Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dengan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dan pemerataan pembangunan nasional.

“Selama satu tahun terakhir, Kementerian PU bekerja memastikan setiap infrastruktur yang dibangun memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari bendungan dan jaringan irigasi yang mengairi sawah, hingga sekolah rakyat yang mencerdaskan generasi bangsa. Kementerian PU tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kehidupan dan masa depan,” ujar Menteri Dody.

Pada tahun anggaran 2025, pagu anggaran Kementerian PU resmi ditetapkan sebesar Rp86,6 triliun. Jumlah anggaran tersebut diutamakan untuk pelaksanaan atau penyelesaian program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan, Inpres Jalan Daerah, dan Sekolah Rakyat, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU.

"Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Menteri Dody.

Hingga akhir September 2025, Kementerian PU telah melaksanakan pembangunan 61 bendungan, 53 bendungan di antaranya sudah selesai konstruksi hingga tahun 2024. Sebanyak 49 bendungan telah memberikan manfaat langsung bagi irigasi, dan terhubung ke 70 daerah irigasi di seluruh Indonesia.

Kementerian PU juga melaksanakan rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi seluas lebih dari 775 ribu hektar, termasuk pembangunan jaringan irigasi air tanah (JIAT) serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di daerah kewenangan pusat. Selain itu, program padat karya P3-TGAI tahun ini telah menjangkau 8.000 lokasi untuk Tahap I dan akan ditambah pada Tahap II tersebar di 1.597 lokasi (blokir Rp359 miliar) dengan menyerap kurang lebih 143.000 tenaga kerja.

Melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah 2025, Kementerian PU menyiapkan 439 kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan, dengan total anggaran mencapai Rp7,78 triliun. Terdapat juga pembangunan 43 jembatan gantung dengan anggaran Rp245 miliar. Program ini difokuskan untuk mendukung konektivitas wilayah-wilayah sentra produksi pertanian, energi, dan kawasan strategis nasional.

Untuk padat karya Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), tersebar di 1.957 lokasi dan telah menyerap 32.283 tenaga kerja dalam mendukung penyediaan air bersih dan sanitasi layak untuk kesehatan masyarakat miskin di daerah tertinggal. Sementara untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE), telah tersebar di 10 lokasi.

Kementerian PU juga menuntaskan Program Sekolah Rakyat bersama dengan Kementerian Sosial, dengan anggaran Rp941,99 miliar, mencakup 165 lokasi tahap pertama dan 104 lokasi tahap kedua yang masih berjalan. Program ini menyerap kurang lebih 17.743 tenaga kerja dan memberikan manfaat bagi 16.000 siswa.

Selain itu, Kementerian PU juga melaksanakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk rehabilitasi madrasah. Dengan anggaran Rp4,7 triliun (2025–2026) yang mencakup 1.421 lokasi, terdiri dari 566 lokasi selesai tahun 2025 dan 855 lokasi dilanjutkan tahun 2026.

Kementerian PU bersama Badan Gizi Nasional (BGN) turut berperan aktif dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari total 483 lokasi siap bangun, sebanyak 264 lokasi di 30 provinsi ditangani oleh Kementerian PU, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp2,143 triliun.

Kementerian PU akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, dan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

“Pembangunan infrastruktur adalah kerja bersama. Ke depan, kami akan memastikan setiap infrastruktur publik dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, baik dalam bentuk lapangan kerja, kemandirian pangan, maupun peningkatan mutu layanan publik,” pungkas Menteri Dody. (PR/TN)