BPR Bank Kota Bogor Setara Bank Umum

TRUSTNEWS.ID,. - Perumda BPR Bank Kota Bogor (BKB) mencatatkan kinerja gemilang dalam beberapa tahun terakhir. Ini terlihat dari kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat dari Rp 2.668.331.062 pada 2016 menjadi Rp 5.141.255.580 di tahun 2022.

Bahkan, boleh dibilang, Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kota Bogor, ini tak terpengaruh dengan pandemi yang membuat pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun dunia menurun.

Pertumbuhan aset terus meningkat dalam kurun waktu 6 tahun (2017-2022) secara year of year (yoy). Tahun 2017 dicatat sebesar Rp140,6 miliar, tahun 2018 naik menjadi Rp162,2 miliar, tahun 2019 naik menjadi Rp179,7 miliar, tahun 2020 naik menjadi Rp189,0 miliar, tahun 2021 naik menjadi Rp208,4 miliar dan tahun 2022 naik menjadi Rp232,5 miliar.

Porsi Kredit juga kian membesar, tahun 2017 sebesar Rp105,1 miliar, tahun 2018 naik menjadi Rp111,1 miliar, tahun 2019 naik menjadi Rp132,5 miliar, tahun 2020 naik menjadi Rp139,5 miliar, tahun 2021 naik menjadi Rp148,5 miliar dan tahun 2022 naik menjadi Rp160,1 miliar.

Begitu juga dengan Dana Pihak Ketiga, tahun 2017 sebesar Rp57,0 miliar, tahun 2018 naik menjadi Rp72,9 miliar, tahun 2019 naik menjadi Rp81,7 miliar, tahun 2020 naik menjadi Rp90,1 miliar dan tahun 2021 naik menjadi Rp 114,1 milyar, tahun 2022 menjadi Rp127,3 miliar.

Adapun PAD yang disetorkan pada tahun 2016 seebesar Rp 2.668.331.062. Tahun 2017 naik menjadi Rp 3.734.123.144. Tahun 2018 naik menjadi Rp 4.064.816.703. Tahun 2019 naik menjadi Rp 4.220.612.637. Tahun 2020 naik menjadi Rp 4.400.997.986. Tahun 2021 naik menjadi Rp 5.304.881.415 dan tahun 2022 naik menjadi Rp 5.141.255.580.

Ibrahim, Direktur Utama Perumda BPR Bank Kota Bogor, mengatakan BKB menerapkan corporate plan lima tahun ke depan yang kemudian diterjemahkan ke dalam business plan per tahun.

"Di dalam corporate plan sudah dirancang program kerja, dan untuk menangkap peluang tahun sekarang, kami fokus ke peningkatan ASN di Kota Bogor," ujar Ibrahim kepada TrustNews.

"Kita sekarang dipercaya mendistribusikan tunjangan kinerja ASN di Kota Bogor. Nah ini sudah paling bagus dikita, untuk pelayanan pada ASN. Distribusi ini menyangkut 34 dinas, dengan total tunjangan kinerja sekitar Rp26 miliar. Jadi ini didistribusikan hampir 7000 ASN di Kota Bogor dan ini semuanya menggunakan digital. Jadi tidak perlu repot," paparnya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, menurutnya, BKB menyesuaikan dirinya ke arah bank digital. Meski diakuinya, seara bisnis BKB memperhatikan dengan serius dari sisi pendanaan. Ini dikarenakan transformasi dari manual ke digital memerlukan investasi yang tinggi.

"Kami melakukan dengan co-branding, kita kolaborasi dengan bank umum atau vendor yang sudah punya digital apa yang diperlukan nasabah. Sekarang semua layanan digital di Bank Kota Bogor sudah setara dengan bank umum," tegasnya.

Pada pemanfaatan Teknologi Informasi, Bank Kota Bogor dicatat menggunakan Core Banking System, SMS Masking, Cloud System sebagai sarana penyimpanan backup data, Ticketing untuk Helpdesk dan Support, dan Aplikasi PPOB. Di samping itu, juga menggunakan Aplikasi Antrian Nasabah, Aplikasi Absensi Karyawan, Aplikasi Pelaporan Manajemen Risiko, Aplikasi Pelaporan Lapbul OJK, serta Aplikasi Pelaporan SLIK.

BKB juga memanjakan nasabahnya dengan menghadirkan ATM Cardless dan BKB Mobile Banking. ATM Cardless dihadirkan untuk memudahkan nasabah dalam mengambil uang tunai di ATM bila sewaktu-waktu tak membawa serta kartu ATM. Di sini nasabah tetap dapat menarik dananya melalui ATM dengan menggunakan handphone sebagai media untuk menginformasikan nomor pin yang akan digunakan.

Sedangkan dalam pelaksanaan tata kelola, Bank Kota Bogor periode Desember 2022 berdasarkan hasil self assessment meraih Nilai Komposit Tata Kelola sebesar 1,1 dengan predikat Sangat Baik.

"Nilai Komposit ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan perusahaan telah memenuhi kelengkapan dan pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite sesuai ketentuan yang berlaku bagi BPR. Sesuai ketentuan, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80 miliar harus membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko," pungkasnya.