Sinergi untuk Pemulihan Ekonomi di DKI Jakarta Berlanjut dengan Dukungan APBN

Pada tanggal 1 Maret 2022, Instansi vertikal Kemenkeu I DKI Jakarta merilis kinerja APBN wilayah DKI Jakarta periode s.d. 31 Januari 2022. Sebuah wujud kolaborasi dan sinergi antara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara lingkup DKI Jakarta.
Indikator Makroekonomi Regional membaik sejalan dengan penguatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di Provinsi DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2021 telah mencapai 3,64 persen (yoy), sejalan dengan nilai PDB Regional Triwulan IV 2021 yang sebesar Rp754,90 triliun atau naik 3,76 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi DKI Jakarta pada bulan Januari 2022 adalah 0,46 persen (mtm), naik 0,01 poin dibanding bulan Desember 2021, dipicu naiknya harga-harga pada komoditas terutama daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, dan telur ayam ras.
Pemerintah terus berupaya melakukan pengendalian pandemi COVID-19 di wilayah DKI Jakarta yang belum usai dengan terus melaksanakan Program Vaksinasi. Masih terjadi peningkatan kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta per 31 Januari 2022 sebanyak 32.170 kasus. Varian Omicron mendominasi kasus harian wilayah DKI Jakarta yang mempengaruhi program pemulihan ekonomi regional yang masih terus berlanjut. Dalam Konferensi Pers Kinerja APBN DKI Jakarta per 31 Januari 2022, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Alfiker Siringoringo, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar Arif Yanuar, Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jakarta Rusman Hadi, serta Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta Aloysius Yanis Dhaniarto menyajikan pemaparan terkait kinerja APBN di Provinsi DKI Jakarta.
Kantor-kantor vertikal Kementerian Keuangan yang berada di DKI Jakarta, baik Kantor Wilayah maupun Kantor Pelayanan, mengelola APBN dan memberikan layanan bagi satuan kerja pusat Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang secara administratif berada di DKI Jakarta. Hal ini berarti bahwa pendapatan yang diperoleh dan belanja yang disalurkan beserta dampaknya tidak hanya terbatas di DKI Jakarta, tetapi juga ke seluruh Indonesia.
Kinerja fiskal pada awal tahun memberikan sinyal positif, didukung oleh kinerja Pendapatan Negara yang positif seiring dengan pemulihan ekonomi yang makin kuat. Adapun Belanja Negara masih terus diakselerasi agar manfaat APBN bagi masyarakat dapat dirasakan semakin cepat. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2022, realisasi Pendapatan Negara di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp89,34 triliun, sementara realisasi Belanja Negara telah mencapai Rp166,08 triliun. Hal ini mengakibatkan terjadinya defisit regional sebesar Rp26,73 triliun. Namun, defisit ini masih lebih kecil dibandingkan dengan periode 31 Januari 2021 yang sebesar Rp69,74 triliun. Penurunan defisit ini seiring dengan makin membaiknya kinerja fiskal.
Perkembangan Kasus COVID-19 dan Vaksinasi DKI Jakarta
Sampai dengan 31 Januari 2022, kasus penduduk DKI Jakarta yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 913.355 orang, sembuh 867.519 orang, dan yang meninggal sebanyak 13.666 orang. Untuk menekan jumlah kasus COVID-19, pemerintah memberikan program vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat termasuk di DKI Jakarta. Dosis 1 vaksin COVID-19 telah diberikan kepada 12.130.171 orang atau 120,3 persen dari total penduduk DKI Jakarta. Sebesar 71 persen merupakan pemilik KTP DKI Jakarta dan 29 persen pemilik KTP Non-DKI Jakarta. Adapun vaksinasi dosis 2 telah menjangkau 9.906.270 orang atau 98,2 persen dari penduduk DKI Jakarta.
Perkembangan Ekonomi Regional DKI Jakarta
Mulai pulihnya mobilitas masyarakat berdampak pada Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) dan ritel yang membaik dengan nilai Konsumsi Rumah Tangga Desember 2021 sebesar Rp1.808,29 triliun.
Realisasi Ekspor DKI Jakarta per 31 Desember 2021 adalah sebesar US$987,9 juta, yang artinya mengalami peningkatan dari periode 31 Desember 2020 yang mencapai US$876,7 juta. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Desember 2021 sebesar Rp1.001,49 triliun didukung oleh impor barang. Realisasi Impor per 31 Desember 2021 yakni sebesar US$6.868,1 juta, juga meningkat dibanding periode 31 Desember 2020 yang sebesar US$4.740,8 juta.
SP–01/ WPB.12/2022

Postur APBN Regional DKI Jakarta Kinerja Pajak Membaik
Penerimaan Perpajakan DKI Jakarta sampai dengan 31 Januari 2022 sebesar Rp77,72 triliun (9,42 persen target APBN 2022) dan tumbuh 90,25 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas Penerimaan Pajak sebesar Rp76,24 triliun (9,43 persen dari target APBN 2022), tumbuh 91,42 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp39,83 triliun.
Kinerja Perpajakan lingkup DKI Jakarta sampai dengan periode 31 Januari 2022 cukup positif mencapai Rp77,72 triliun, tumbuh positif 90,25 persen dibandingkan realisasi perpajakan periode yang sama tahun lalu. Hampir seluruh Kanwil Pajak lingkup DKI Jakarta mencatat peningkatan realisasi pajak pada 31 Januari 2022, dibandingkan periode yang sama tahun 2021.
Kinerja Bea dan Cukai Signifikan
Sejalan dengan kinerja perpajakan, kinerja Bea dan Cukai DKI Jakarta juga sangat signifikan. Realisasi Bea dan Cukai DKI Jakarta sampai dengan 31 Januari 2022 sebesar Rp1,47 triliun atau 8,76 persen dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Bea dan Cukai pada periode yang sama tahun 2021, penerimaan Bea dan Cukai tumbuh positif 44 persen.
Walaupun secara umum pertumbuhan penerimaan Bea dan Cukai ditopang oleh perbaikan ekonomi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi progres penerimaan Bea dan Cukai, seperti hilangnya potensi penerimaan Bea Masuk dari penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma dan berkurangnya Bea Masuk dan Cukai dari Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Sesuai tren, importir MMEA telah melakukan pemasukan barang dalam jumlah besar pada akhir tahun, sehingga pada Januari nilai BM dan Cukai dari MMEA mengalami penurunan.
Kinerja PNBP
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Januari 2022 telah mencapai Rp11,60 triliun (8.07 persen dari target APBN 2021). Realisasi PNBP tersebut berasal dari Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terealisasi Rp3,69 triliun, Bagian Laba BUMN Rp0,00003 triliun, PNBP Lainnya Rp7,90 triliun, dan Pendapatan Badan Layanan Umum senilai Rp0,0082 triliun.
Kinerja Belanja APBN
Realisasi belanja APBN Provinsi DKI Jakarta per 31 Januari 2022 terealisasi sejumlah Rp116,08 triliun atau 6,01 persen dari target APBN DKI Jakarta tahun 2022 senilai Rp1.931,35 triliun, turun 8,22 persen dibandingkan realisasi APBN tahun 2021 Rp126,48 triliun. Realisasi Belanja ini terdiri atas realisasi Belanja K/L senilai Rp11,08 triliun, Belanja Non K/L Rp50,41 triliun, dan TKDD sejumlah Rp54,58 triliun. Penurunan belanja ini antara lain karena masih rendahnya realisasi Belanja Modal dan Belanja Bansos. Sedangkan kenaikan Belanja Non K/L didominasi oleh realisasi Belanja Subsidi yang diakibatkan kenaikan subsidi elpiji dan minyak solar.
Program KUR dan Pembiayaan UMi di DKI Jakarta
Realisasi penyaluran KUR DKI Jakarta per 31 Januari 2022 sebesar Rp705,18 miliar dan jumlah debitur KUR DKI Jakarta 1,23 juta atau 12,92% debitur KUR nasional.
Realisasi penyaluran UMi DKI Jakarta per 31 Januari 2022 Rp8,87 miliar untuk 2.305 debitur. Jumlah Debitur UMi DKI Jakarta 1,05 juta debitur UMi (19,59% dari total debitur UMi nasional).
***
   Narahubung Media:
Arinto Sujatmono - 081215111256
Kepala Bagian Umum
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Kementerian Keuangan