
TRUSTNEWS.ID — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi DKI Jakarta terus mengukuhkan peran strategisnya, termasuk dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.
Mereka terus menjunjung tinggi komitmennya terutama dalam memastikan secara rinci dan detail setiap rupiah belanja. Semuanya harus benar-benar mendeskripsikan kebutuhan nyata masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan nasional.
Apalagi APBN 2025 sendiri, menekankan peningkatan alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sebagai respon terhadap pembelajaran dari pandemi COVID-19.
Pandemi telah memperlihatkan pentingnya sistem pelayanan publik dan ketahanan sosial yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan anggaran untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperbaiki sarana pendidikan, serta memperkuat jaring pengaman sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Kanwil DJPb DKI Jakarta memastikan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) diterapkan secara menyeluruh. Pendekatan ini didukung oleh evaluasi program sebelumnya, analisis berbasis data, serta masukan dari kementerian/lembaga. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, digunakan berbagai sistem digital seperti SAKTI, SPAN, dan KRISNA dalam pengendalian dan perencanaan anggaran.
Belanja negara diarahkan tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga menyasar pembangunan jangka panjang, seperti penguatan SDM menuju Indonesia Emas 2045. Ini diwujudkan melalui program seperti rehabilitasi sekolah, pelatihan guru berbasis teknologi, dan perluasan beasiswa vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia industri.
Dalam konteks pemerataan pembangunan, APBN juga memberikan perhatian khusus kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui insentif tunjangan khusus, penyediaan rumah dinas, dan penempatan tenaga kesehatan secara periodik melalui kolaborasi pusat dan daerah.
Kanwil DJPb DKI Jakarta turut menjaga keseimbangan fiskal dengan mengawal optimalisasi penerimaan negara dan realisasi anggaran yang efisien. Tantangan fiskal seperti peningkatan kebutuhan pembiayaan dan keterbatasan fiskal diatasi dengan menjaga defisit anggaran dalam batas aman serta memastikan pengelolaan utang yang bijak.