Akselerasi Kinerja APBN dan APBD Dukung Kesejahteraan Masyarakat Jakarta

TRUSTNEWS.ID - Perekonomian Jakarta tumbuh stabil dan resilien sepanjang tahun 2024 dan terus berlanjut hingga Triwulan I 2025. Hal ini tercermin dari leading indicators perekonomian yang solid, didukung oleh akselerasi kinerja APBN dan APBD Jakarta.

Indeks Keyakinan Konsumen berada pada zona optimis dan di atas nasional, ditopang oleh kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen 3 bulan ke depan. Inflasi pada bulan Maret 2025 terkendali dan berada dalam rentang sasaran. Kesejahteraan petani secara umum masih terjaga dan mengalami trend peningkatan selama 4 tahun terakhir.
Kondisi perekonomian Jakarta ini disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling dalam Press Conference ALCo Regional Provinsi DKI Jakarta Edisi April 2024 pada Jumat, 2 Mei 2025. Pada kesempatan ini, hadir pula perwakilan Kemenkeu Satu yang menyampaikan perkembangan kinerja pendapatan negara di bidang perpajakan, bea cukai, dan PNBP yakni Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Edi Wahyudi, perwakilan Kanwil DJBC DKI Jakarta,
Natigor dan perwakilan Kanwil DJKN DKI Jakarta, Setiawan Suryowidodo. Kondisi makro ekonomi dan kinerja APBN dan APBD DKI Jakarta pada Press Conference ALCo Regional Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:
1. Hingga Maret 2025, inflasi Jakarta masih dalam rentang target sasaran yakni 1,02% (yoy) atau 2,00% (m-to-m). Andil tertinggi inflasi Maret 2025 (m-to-m) pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 1,57%.

Sedangkan penyumbang utama inflasi Maret 2025 (yoy) adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,58%, utamanya pada komoditas emas perhiasan.
2. Sampai dengan 31 Maret 2025, perkembangan indikator konsumsi masih terjaga kuat menunjukkan sinyal positif bagi perekonomian dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta tercatat di level optimis 144,9. Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) berada di level 134,4, lebih tinggi dari IKE nasional yang tercatat di level 110,6.

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) DKI Jakarta masih berada di zona optimis pada level 155,3, lebih tinggi dari IEK nasional di level 131,7. Kenaikan ketiga indikator ini di DKI Jakarta sejalan dengan kenaikan tiga indikator yang sama di level nasional.
3. Kinerja APBN regional DKI Jakarta sampai dengan 31 Maret 2025 tetap terkendali melalui akselerasi belanja yang tepat sasaran, mendukung kesejahteraan masyarakat dan percepatan proyek strategis nasional.
4. Kinerja Pendapatan APBN hingga akhir Maret 2025 mencapai Rp326,79 T atau 18,21% dari target.

a. Penerimaan pajak pada bulan Maret 2025 tumbuh positif dan menunjukkan pembalikan
trend (rebound), dengan realisasi mencapai Rp225,91 T, atau 14,75% dari target. Pada Maret 2025, PPh Non Migas mencapai Rp146,16 T, PPN mencapai Rp54,92 T, PPh Migas mencapai Rp10,13 T, serta PBB dan Pajak Lainnya mencapai Rp24,83 T.
b. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga akhir Maret 2025 tumbuh positif mencapai Rp5,05 T atau 19,26% dari target, tumbuh 5,77% (yoy). Hal ini ditopang oleh akselerasi penerimaan Bea Masuk yang sudah mencapai Rp4,81 T, tumbuh 5,68% (yoy), dan penerimaan Bea Keluar mencapai Rp82,08 M, serta penerimaan Cukai mencapai Rp157,57 M.
c. Realisasi PNBP hingga akhir Maret 2025 tercapai sebesar Rp95,72 T atau sebesar 40,50% dari target APBN 2025. Penerimaan ini ditopang oleh pendapatan PNBP lainnya yang mencapai Rp26,59 T. Adapun penerimaan SDA Migas mencapai Rp24,90 T, SDA Non Migas mencapai Rp25,09 T, penerimaan Laba BUMN mencapai Rp10,88 T, dan Pendapatan BLU mencapai Rp8,26 T.
5. Kinerja Belanja APBN hingga 31 Maret telah tersalurkan sebesar Rp343,60 T atau 18,60% dari pagu, naik 4,93% (yoy).
a. Belanja K/L mencapai Rp126,00T (16,34% dari pagu). Realisasi Belanja per program terbesar adalah belanja Program Perlindungan Sosial sebesar Rp19,40 T, menunjukkan bukti komitmen pemerintah untuk memperkuat pondasi kesejahteraan masyarakat.
b. Belanja Non K/L mencapai Rp214,10T (20,46% dari pagu), belanja ini didukung adanya penyaluran THR, manfaat pensiun dan subsidi sesuai jadwal.
c. Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD hingga Maret 2025 mencapai Rp3,50 T, atau 11,86% dari pagu. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp2,25 T, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp0,03 T, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mencapai Rp1,22 T.
6. Kinerja APBD DKI Jakarta hingga 31 Maret 2025 tercatat surplus didorong oleh kenaikan Pendapatan Daerah.
a. Pendapatan APBD Jakarta mencapai Rp12,60T, atau 15,42% dari target APBD, meningkat sebesar 33,49% (yoy). Pendapatan transfer dikontribusikan oleh kenaikan realisasi DBH SDA Minyak Bumi, DBH PPh Pasal 21, dan DAK Non Fisik. Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) meningkat didukung oleh kenaikan retribusi daerah sebesar 151,60% (yoy) dan Pajak Daerah sebesar 5,25% (yoy).
b. Kenaikan kinerja Retribusi dipengaruhi peningkatan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Sedangkan peningkatan Pajak Daerah didukung peningkatan PKB, BPHTB, Pajak Pajak Makanan dan/atau Minuman, PBB KB, Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Jasa Perhotelan dan Pajak Reklame, yang mencerminkan pergerakan ekonomi masyarakat di Jakarta.

c. Kinerja Belanja APBD Jakarta mencapai Rp10,88 T, atau 13,16% dari target APBD, naik 40,14% (yoy), dikontribusikan oleh peningkatan belanja operasional seperti belanja bantuan sosial yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Belanja Modal mengalami penurunan, menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
7. Kondisi perekonomian Jakarta hingga Maret 2025 masih resilien sebagai penggerak ekonomi nasional. Kondisi ini didukung oleh indikator riil, eksternal dan fiskal yang tetap stabil dan terjaga baik sepanjang Triwulan I 2025.

Kinerja APBN tercatat optimal dengan memanfaatkan pendapatan negara untuk belanja strategis dalam menjaga kinerja perekonomian. Kinerja baik, juga ditunjukkan oleh APBD Jakarta yang mencatatkan surplus pada Triwulan I 2025 di tengah pertumbuhan kinerja PAD, termasuk perpajakan dan retribusi daerah yang tumbuh solid sebagai indikator aktivitas perekonomian, yang diiringi dengan akselerasi belanja.

Hal ini menandakan Sinergi dan kolaborasi yang baik antara APBN dan APBD untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh negeri.