trustnews.id

Gencar Sosialisasi Pemilu: Jangan Golput!
Bambang Gunawan, Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan

Gencar Sosialisasi Pemilu: Jangan Golput!

NASIONAL Jumat, 05 April 2019 - 08:24 WIB TN

Kementerian Kominfo sebagai Humas pemerintah mendapat tugas agar partisipasi masyarakat 77,5 persen pada pemilu 2019. Beragam sarana pun ditempuh, termasuk wayang kulit untuk sosialiasi masyarakat pedesaan.

Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Kominfo, Bambang Gunawan mengatakan, keberadaan kementerian Kominfo sebagai Humas pemerintah (Government Public Relations) tentu memiliki tugas menyampaikan program, kebijakan, kegiatan dan capaian, baik yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah kepada publik melalui berbagai saluran yang tersedia, termasuk melalui iklan layanan masyarakat.
Salah satu yang sempat menimbulkan kontroversi terkait dengan iklan pemerintah versi “2 Musim, 65 Bendungan” yang di putar di bioskop.  Untuk memungkasi kontroversi tersebut, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara dengan mengatakan, iklan pembangunan bendungan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang ditayangkan di bioskop bukan merupakan iklan kampanye.
"Ya enggak masalah (kalau iklannya sendiri) karena ini konteksnya adalah informasi yang dilakukan oleh pemerintah ya kan, posisi Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Jadi Itu bukan iklan kampanye," ujar Wahyu Setiawan, Komisioner KPU, saat itu.
Apa yang dikemukakan KPU tersebut menguatkan pernyataan dari Kementerian Kominfo bahwa dalam menyampaikan program-program pemerintah ke masyarakat bisa menggunakan berbagai sarana, termasuk bioskop.
“Kita sosialisasi ke perguruan tinggi kemudian ke kelompok-kelompok khusus, seperti  kelompok manula, kelompok perempuan atau kelompok disabilitas itu sudah kita lakukan. Tidak hanya di pulau Jawa, kalau di Jawa mungkin sudah cukup informasi tapi kami keluar Jawa, ke Makasar, ke Singkawang, Samarinda dan Sumatera juga pernah beberapa kali dilakukan sosialisasi, tentunya melibatkan KPU dan Bawaslu,” ujar Bambang kepada Trust News di ruang kerjanya, Rabu (20/3).
Apalagi ditegasnya, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait Pemilu 2019 ditargetkan partisipasi masyarakat 77,5 persen. Untuk mencapai target inilah, Kementerian Kominfo menggelar sosialisasi ke berbagai daerah terkait ajakan pada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya. 
“Terkait pemilu itu di RPJMN targetnya 77,5% partisipasi masyarakat dalam pemilu. Nah itu yang sekarang lagi kami kerjakan dengan harapan angka itu bisa tercapai syukur-syukur terlampaui,” ujarnya.
Dari serangkaian gelaran sosialisasi yang dilakukan terkait pemilu, menurut Bambang, ditemukan adanya kendala karena ketiadaan foto di kertas surat suara untuk DPR RI maupun DPRD. Hal ini banyak ditanyakan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan yang masih menngandalkan adanya foto dan nama calon legislatif.
“Bagi kaum millennial tentu tidak ada masalah dengan ketiadaan foto, bahkan bisa mencari rekam jejak orang di gadgetnya. Namun  masyarakat pedesaan ada yang mengajukan pertanyaan ke KPU, apakah memang betul tidak ada fotonya. Pada akhirnya memang yang diharapkan itu peran aktif dari KPU setempat untuk lebih mensosialisasikan sampai kemasyarakat,” ujarnya.
Adapun langkah yang ditempuh oleh Kementerian Kominfo dalam menjawab permasalah itu, menurutnya, satu diantaranya menggunakan kesenian rakyat. Ambil contoh pementasan wayang kulit, kepada dalang dititipkan pesan-pesan terkait pemilu, seperti jangan Golput atau gunakan hak suara di tengah-tengah pementasan. 
“Melalui sarana kesenian rakyat lebih efektif mengajak masyarakat pedesaan untuk memberikan suaranya dalam Pemilu, sedangkan detailnya menjadi tugas KPU dalam melakukan sosialisasi. Kita hanya makronya saja,” paparnya.(TN)